Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di Kalimantan. Di tengah musim kemarau, titik panas terpantau tersebar di hampir seluruh wilayah pulau tersebut dengan jumlah mencapai 1.487 titik.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui pemantauan satelit NOAA-20 hingga Kamis (20/8/2026), sebanyak 1.487 titik panas terdeteksi di wilayah Kalimantan. Sebaran hotspot paling banyak berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Kalimantan Tengah Catat Hotspot Terbanyak
BNPB mencatat Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi. Dari total 1.487 titik panas, sebanyak 767 titik berada di Kalimantan Tengah.
Kalimantan Barat menyusul dengan 560 titik. Sementara itu, hotspot juga terdeteksi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Rinciannya sebagai berikut:
● Kalimantan Tengah: 767 titik.
● Kalimantan Barat: 560 titik.
● Kalimantan Selatan: 74 titik.
● Kalimantan Timur: 74 titik.
● Kalimantan Utara: 3 titik.
Data tersebut menunjukkan tingginya potensi karhutla di Kalimantan selama musim kemarau. Namun, keberadaan hotspot tidak secara otomatis menunjukkan adanya kebakaran aktif. Data satelit tetap membutuhkan verifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Karhutla Terjadi di Sejumlah Wilayah
Karhutla dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi cuaca yang kering meningkatkan risiko api berkembang dan menyulitkan proses pemadaman, terutama apabila kebakaran terjadi di area yang luas.
Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla. Pemerintah daerah meningkatkan pemantauan dan penanganan setelah ditemukan banyak titik panas di berbagai kabupaten dan kota.
Kalimantan Tengah juga menjadi perhatian karena jumlah hotspot di provinsi tersebut merupakan yang tertinggi di Kalimantan. Kondisi kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meluas perlu diantisipasi.
Pemerintah bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan, deteksi dini, serta penanganan untuk mencegah api meluas. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama ketika kondisi cuaca sangat kering.
750 Hotspot Berkepercayaan Tinggi Terdeteksi dalam Tiga Hari
Kementerian Kehutanan turut memperkuat operasi terpadu pengendalian karhutla di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Operasi tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.
Penguatan operasi dilakukan setelah terjadi peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi serta laporan mengenai kabut asap dan terbatasnya jarak pandang di sejumlah wilayah.
Dalam pemantauan pada 17–19 Agustus 2026, tercatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi secara kumulatif di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Khusus pada 19 Agustus, jumlah hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut mencapai 518 titik.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Karena itu, setiap temuan tetap membutuhkan verifikasi di lapangan.
Penanganan di tiga provinsi prioritas tersebut melibatkan sedikitnya 12.880 personel gabungan. Petugas melakukan patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan, penyekatan area terbakar, serta penjagaan di lokasi rawan.
Pemerintah juga menambah dukungan armada udara berupa helikopter patroli, pesawat patroli, dan helikopter water bombing, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.
Kabut Asap Karhutla Menyeberang ke Malaysia
Dampak karhutla di Kalimantan tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia. Kabut asap juga telah berdampak terhadap kualitas udara di Sarawak, Malaysia, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah setempat mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap udara tercemar. Aktivitas di luar ruangan juga diimbau untuk dikurangi ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat atau lebih buruk.
108 Sekolah di Sarawak Ditutup
Dampak kabut asap bahkan merambah sektor pendidikan. Sebanyak 108 sekolah di wilayah Serian, Sarawak, Malaysia, ditutup sementara setelah kualitas udara memburuk.
Dilansir dari lingkaran.id, Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak (JPBN) menyatakan kegiatan belajar mengajar dialihkan melalui Pembelajaran dan Pengajaran Berbasis Rumah (PdPR).
Kebijakan tersebut diterapkan untuk melindungi siswa dari paparan udara tercemar sekaligus memastikan kegiatan pembelajaran tetap berlangsung.
“Menurut Rencana Aksi Kabut Nasional, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu Indeks Pencemaran Udara (API) mencapai 200,” kata JPBN Sarawak dalam sebuah pernyataan dikutip dari lingkaran.id.
API 0–50 menunjukkan kualitas udara baik, 51–100 sedang, 101–200 tidak sehat, 201–300 sangat tidak sehat, sedangkan angka di atas 300 masuk kategori berbahaya.
Hingga pukul 16.00 waktu setempat pada Kamis (20/8/2026), dua wilayah di Sarawak tercatat berada dalam kategori sangat tidak sehat, yakni Tebedu dengan API 212 dan Serian dengan API 202.
Sebanyak 11 wilayah lainnya berada dalam kategori tidak sehat, yaitu Kuching, Samarahan, Sri Aman, Sarikei, Sibu, Bintulu, Samalaju, Miri, Lundu, Lubok Antu, dan Lawas.
“Hingga pukul 4 sore hari ini, dua wilayah mencatat pembacaan API dalam kategori sangat tidak sehat, yaitu 212 di Tebedu dan 202 di Serian, sementara 11 wilayah berada dalam kategori tidak sehat, yaitu Kuching, Samarahan, Sri Aman, Sarikei, Sibu, Bintulu, Samalaju, Miri, Lundu, Lubok Antu, dan Lawas,” katanya dikutip dari detik.com.
Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara berada dalam kondisi tidak sehat. Kelompok rentan juga diminta membatasi paparan terhadap udara tercemar.
“Kelompok berisiko tinggi, termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan individu dengan masalah pernapasan atau jantung, harus membatasi paparan mereka terhadap udara yang tercemar,” ujarnya dikutip dari detik.com.
DPR Dorong Karhutla Jadi Prioritas Nasional
Meluasnya karhutla di Kalimantan turut mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah menjadikan penanganan karhutla di Kalimantan sebagai prioritas nasional karena dampaknya telah menyentuh berbagai sektor.
Dilansir CNN Indonesia, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah mengambil langkah luar biasa dalam menangani karhutla. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sebatas masalah lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Alex juga menyoroti kualitas udara di Palangka Raya yang pada 19 Agustus 2026 disebut mencapai AQI 487 atau masuk kategori berbahaya.
Ia mengingatkan kondisi kering yang berkaitan dengan fenomena El Nino perlu menjadi perhatian serius agar kebakaran tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Desakan tersebut memperkuat kebutuhan akan penanganan karhutla secara terpadu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampaknya terhadap warga.
Karhutla Kalimantan Jadi Ancaman Lintas Negara
Meluasnya karhutla di Kalimantan menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kabut asap dapat berdampak terhadap kesehatan, transportasi, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Dampaknya juga dapat melintasi batas negara, seperti yang terjadi di Sarawak, Malaysia. Penutupan 108 sekolah akibat memburuknya kualitas udara menjadi salah satu bukti dampak kabut asap karhutla yang tidak berhenti di wilayah Indonesia.
Dengan musim kemarau yang masih berlangsung, kewaspadaan terhadap karhutla perlu terus ditingkatkan. Pengawasan hotspot, verifikasi lapangan, kesiapan personel dan peralatan, serta pencegahan pembakaran lahan menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan. Aktivitas pembakaran terbuka di tengah kondisi kering dapat meningkatkan risiko api menyebar dengan cepat. Karena itu, setiap potensi kebakaran perlu segera dilaporkan agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Penulis: Oleh Tim Redaksi LPM Suara Ekonomi
