Vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook justru memunculkan pertanyaan baru mengenai kekuatan pembuktian yang digunakan di persidangan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang dibacakan pada 30 Juni 2026 tidak diambil secara bulat karena terdapat dissenting opinion dari salah satu hakim anggota. Perbedaan pandangan tersebut membuat polemik perkara ini terus bergulir meski vonis telah dijatuhkan.
Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah dalam perkara pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management pada program digitalisasi pendidikan tahun anggaran 2020 hingga 2022. Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809,5 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, harta benda terdakwa akan disita untuk menutupi kerugian negara. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, hukuman akan diganti dengan pidana penjara tambahan selama lima tahun. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama 18 tahun.
Di balik putusan itu, muncul perbedaan pandangan dari Hakim Andi Saputra, “Terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum,” ujar Andi Saputra, Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dikutip dari cnnIndonesia.com.
Andi menilai rangkaian alat bukti yang dihadirkan jaksa belum mampu menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara kebijakan Nadiem sebagai menteri dengan tindak pidana yang didakwakan.
Perbedaan pendapat tersebut menjadi perhatian karena dissenting opinion umumnya muncul ketika terdapat perbedaan penilaian terhadap fakta hukum maupun alat bukti yang diajukan selama persidangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah pembuktian yang disampaikan penuntut umum telah cukup kuat untuk menghilangkan keraguan terhadap terdakwa. Meski secara hukum putusan mayoritas tetap berlaku, keberadaan dissenting opinion menunjukkan bahwa tidak seluruh hakim memiliki keyakinan yang sama mengenai unsur pidana yang didakwakan.
Tim kuasa hukum Nadiem juga menilai sejumlah alat bukti yang diajukan tidak dipertimbangkan secara maksimal oleh majelis hakim. Selain itu, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 2019 hingga 2022, Agung Firman Sampurna, menyoroti metode penghitungan kerugian negara yang dinilai belum membandingkan harga pasar secara menyeluruh. Kritik tersebut semakin memperkuat perdebatan mengenai dasar pertimbangan dalam perkara ini.
Kasus ini tidak hanya berdampak pada Nadiem sebagai terdakwa, tetapi juga berpotensi memengaruhi pengambilan kebijakan publik di masa mendatang. Apabila kebijakan administratif yang masih menyisakan ruang perdebatan dapat berujung pada pemidanaan tanpa pembuktian yang meyakinkan bagi seluruh majelis hakim, para pejabat negara dikhawatirkan akan lebih berhati hati dalam mengambil keputusan strategis. Akibatnya, proses penyusunan kebijakan dapat berjalan lebih lambat karena muncul kekhawatiran terhadap risiko hukum di kemudian hari.
Nadiem telah menyatakan banding atas putusan tersebut sehingga proses hukum masih akan berlanjut di tingkat berikutnya. Melalui proses itu, pengadilan yang lebih tinggi akan menguji kembali apakah putusan yang dijatuhkan telah didasarkan pada pembuktian yang cukup kuat atau masih menyisakan keraguan sebagaimana tercermin dalam dissenting opinion salah satu hakim.
Penulis: Tim Redaksi LPM Suara Ekonomi
